Wiranto Ancam Tindak Tegas Aksi Demo di Sekitar MK Jelang Putusan Pilpres 2019

Pondok Gede – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang tetap nekat melakukan unjuk rasa di kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang pengumuman hasil sidang sengketa Pilpres 2019.

Menurut Wiranto, aksi demonstrasi yang dilakukan di area strategis seperti sekitar Gedung MK berpotensi mengganggu kepentingan nasional. Oleh karena itu, aparat kepolisian telah melarang kegiatan unjuk rasa di lokasi tersebut.

“Polisi sudah menyampaikan larangan untuk berunjuk rasa di sekitar MK karena berisiko mengganggu proses yang sangat penting bagi bangsa. Jika ada pihak yang tetap memaksakan, apalagi sampai menimbulkan kerusuhan, kami akan telusuri dan tindak tegas siapa aktor di baliknya,” kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas rencana aksi unjuk rasa dari Front Pembela Islam (FPI) menjelang pengumuman keputusan MK terkait gugatan hasil Pilpres 2019.

Wiranto Pertanyakan Alasan FPI untuk Unjuk Rasa

Wiranto mempertanyakan dasar dan tujuan dari rencana aksi massa yang akan digelar FPI. Ia menyayangkan niat tersebut, mengingat pasangan yang didukung FPI sebelumnya, yaitu Prabowo-Sandi, telah menyerukan kepada para pendukungnya untuk menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi secara damai.

“Apa sebenarnya yang diperjuangkan? Prabowo-Sandi saja sudah menyampaikan akan menghormati keputusan MK. Jadi kalau FPI tetap turun ke jalan, kami akan tanyakan tujuannya. Bila menimbulkan kekacauan, tentu kami akan identifikasi dan ambil tindakan hukum kepada pihak yang bertanggung jawab,” tegas mantan Panglima ABRI tersebut.

Pemerintah Serukan Hormati Proses Konstitusional

Wiranto menegaskan bahwa proses penyelesaian sengketa pemilu melalui jalur Mahkamah Konstitusi adalah mekanisme konstitusional yang sah dan harus dihormati oleh seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kebebasan berekspresi tidak boleh melanggar batas hukum atau mengancam stabilitas nasional.

“Kita sudah berada di jalur konstitusional yang benar. Negara ini menjamin kebebasan, tetapi bukan kebebasan tanpa batas. Jika ada yang melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum, atau merusak keamanan nasional, maka aparat akan bertindak sesuai aturan,” ujarnya.

Sebagai tokoh politik senior dan mantan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan menghormati keputusan final dari Mahkamah Konstitusi, demi menjaga persatuan dan stabilitas nasional pasca Pilpres 2019.

[berita pondok gede hari ini]

Berita lainnya

Kalian Mau Rekonsiliasi Meninggalkan Rakyat, Kalian Ingin Berdamai dengan Rezim Curang

Andi Arief Wanti-wanti Ridwan Kamil Soal Jejaring Peternak China Di Kawasan Gunung Padang

Wiranto: Mana Dia? Di Depan? Tidak Ada, Hilang, Pengecut

Tim Hukum Prabowo Cemooh Saksi Ahli Jokowi: Pawang Ular di Seminar Gajah

Jenderal Gatot Nurmantyo: Purnawirawan Harus Bangkit atau Negara Punah

Berbagi :